JAKARTA - Pemerintah menegaskan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy/WTE) di Provinsi Banten.
Langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pengelolaan sampah nasional. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut Banten menjadi salah satu fokus utama dalam program strategis ini.
Hanif menjelaskan pembangunan WTE di Banten akan dibagi ke dalam dua aglomerasi. Aglomerasi pertama mencakup Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Sedangkan aglomerasi kedua meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.
Investasi dan Koordinasi Proyek Strategis
Proyek WTE di Banten diproyeksikan membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 triliun. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk kelancaran investasi. Hanif menekankan perlunya kehati-hatian agar proyek ini berkelanjutan dan tidak mangkrak.
Sebagai wujud komitmen, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Wali Kota Serang, Bupati Serang, dan Wali Kota Cilegon. Gubernur Banten menjadi koordinator untuk menjembatani kesepakatan tersebut. Pemerintah daerah akan menyediakan lahan, sementara pengelolaan dan pengangkutan sampah menjadi tanggung jawab bersama.
Proyeksi Waktu dan Contoh Proyek Serupa
Meskipun pengadaan lahan dan perizinan segera dimulai, pembangunan fisik fasilitas WTE diperkirakan memakan waktu sekitar tiga tahun. Hanif mencontohkan proyek serupa di Palembang yang dimulai pada 2023 baru mencapai progres 75 persen saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa kesabaran dan perencanaan matang sangat dibutuhkan agar WTE beroperasi optimal.
Menteri LH menambahkan, masa tunggu tersebut harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Penting untuk memulai budaya pemilahan sampah organik dan anorganik dari hulu. “Kalau sampahnya sudah terpilah, maka pada saat dibawa ke Waste to Energy akan memiliki nilai kalor yang relatif tinggi, sehingga menimbulkan efisiensi di dalam proses pembakaran dan biaya yang dikeluarkan pemerintah tidak terlalu besar,” jelas Hanif.
Kapasitas dan Manfaat WTE Banten
Fasilitas WTE di Banten nantinya direncanakan memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.000 ton sampah per hari. Langkah ini diharapkan menjadi solusi substantif untuk mengurangi permasalahan sampah di Ibu Kota Provinsi Banten. Program ini juga menstimulasi penyelesaian masalah TPA yang umurnya sudah rata-rata 17 tahun dan berpotensi kelebihan kapasitas pada 2028.
Hanif menegaskan pengurangan sampah harus dimulai dari hulu. Pemberdayaan masyarakat dalam memilah sampah akan meningkatkan efisiensi pengolahan. “Semua ditanggung bersama, sampah adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Kementerian LH mengajak semua pihak aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta harus bersinergi untuk mendukung fasilitas WTE. Dengan cara ini, proyek dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang.
Hanif menambahkan, fasilitas WTE tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi. Hal ini sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Kesadaran masyarakat menjadi kunci agar sampah terkelola dengan baik dan WTE dapat beroperasi optimal.
