JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan.
Salah satu kebijakan utama adalah pemutihan tunggakan iuran bagi kelompok peserta tertentu, terutama mereka yang statusnya kini menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau dibiayai pemerintah daerah.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menekankan bahwa peserta yang telah berpindah status tidak lagi dibebani tunggakan lama. “Peserta BPJS Kesehatan yang telah berpindah status dari peserta mandiri ke PBI atau peserta yang kini dibiayai oleh pemerintah daerah, tidak lagi dibebani oleh tunggakan lama,” jelas Ali.
Kebijakan ini bukan pembebasan menyeluruh, tetapi ditujukan bagi peserta yang memang tidak mampu. Pemutihan dibatasi maksimal untuk tunggakan 24 bulan terakhir, sehingga tunggakan yang lebih lama tidak menjadi beban.
Ali mencontohkan, “Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap dua tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan dua tahun itu.” Tujuan dari pemutihan ini adalah memastikan masyarakat miskin tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa terhalang utang masa lalu.
Verifikasi dan Tepat Sasaran
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, BPJS menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini menyeleksi penerima manfaat agar program hanya menjangkau mereka yang benar-benar tergolong tidak mampu.
“Dia harus masuk DTSEN, dia harus orang yang memang miskin atau tidak mampu,” ujar Ali. Dengan sistem ini, risiko penyalahgunaan dapat ditekan, dan program berjalan efektif.
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa pemutihan tidak mengganggu arus kas BPJS Kesehatan. Ali menegaskan bahwa program ini hanya akan berhasil jika manajemennya ketat.
“Tidak akan mengganggu asal tepat sasaran. Kalau enggak tepat sasaran itu bisa mengganggu, tetapi kalau tepat sasaran saya kira enggak,” kata Ali, menekankan perlunya pengelolaan yang cermat agar program berkelanjutan.
Dukungan Anggaran dan Tata Kelola
Pemerintah menyiapkan dukungan anggaran untuk menjalankan program ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa alokasi sekitar Rp20 triliun telah disiapkan dalam APBN untuk mendukung pemutihan tunggakan BPJS.
Dana ini sekaligus diharapkan dapat mendorong perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan, sehingga kebocoran anggaran dapat dicegah. “Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan. Kami berharap ada perbaikan tata kelola oleh BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran bisa dicegah,” kata Purbaya.
Alokasi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap peserta yang berhak menerima bantuan tetap mendapatkan layanan kesehatan.
Langkah ini juga bagian dari upaya mendorong efisiensi operasional dan transparansi dalam pengelolaan dana BPJS. Dengan strategi yang tepat sasaran, pemerintah berharap program pemutihan dapat berjalan lancar tanpa membebani keuangan lembaga.
Manfaat bagi Masyarakat dan Sistem Kesehatan
Pemutihan tunggakan BPJS ini memberikan dampak positif ganda. Bagi masyarakat, kebijakan ini berarti akses layanan kesehatan lebih mudah tanpa harus khawatir menanggung tunggakan lama.
Bagi sistem kesehatan nasional, langkah ini membantu meningkatkan kepatuhan peserta yang sebelumnya menunda pembayaran karena keterbatasan finansial. Dengan begitu, peserta yang kini menjadi PBI atau dibiayai pemerintah daerah dapat kembali aktif mengikuti program BPJS Kesehatan.
Langkah pemutihan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Selain itu, kebijakan ini juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat kurang mampu.
Dengan manajemen yang tepat dan dukungan anggaran yang memadai, pemutihan tunggakan BPJS menjadi solusi yang efektif dan adil untuk meningkatkan inklusi layanan kesehatan di Indonesia.
