JAKARTA - Upaya penguatan pengelolaan sampah nasional kembali ditegaskan melalui target pengoperasian 1.195 Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di seluruh Indonesia.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, terutama di daerah dengan jumlah timbulan sampah yang sangat besar.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono menjelaskan bahwa volume sampah nasional sudah mencapai 56,63 juta ton per tahun, sementara DKI Jakarta menghasilkan 8.500 ton per hari sehingga peningkatan infrastruktur pengelolaan sangat dibutuhkan.
Diaz menegaskan bahwa pembangunan TPS3R akan menjangkau wilayah luas, mulai dari Sumatera hingga kawasan timur Indonesia. Namun, fasilitas tersebut diproyeksikan paling banyak berada di Pulau Jawa karena tingginya tingkat aktivitas penduduk.
Ia menyampaikan bahwa rencana pembangunan ini sedang dikonsolidasikan kembali agar sesuai kebutuhan daerah, termasuk memastikan fasilitas yang membutuhkan revitalisasi dapat tertangani dengan baik.
Dalam proses konsolidasi itu, pemerintah akan mengusulkan pembangunan seribu TPS3R tambahan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperkuat infrastruktur yang sudah ada.
Menurut Diaz, langkah ini penting agar strategi penanganan sampah dapat mendukung tercapainya target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pemerintah berharap keberadaan TPS3R yang tersebar ini mampu meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola sampah.
Tantangan Aktivasi TPS3R dan Bank Sampah
Meski pembangunan infrastruktur terus dilakukan, pemerintah menyoroti bahwa tidak semua fasilitas TPS3R dapat berfungsi secara optimal. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, sekitar 32 persen dari 3.989 TPS3R berstatus tidak aktif.
Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam memastikan pemanfaatan fasilitas berjalan sesuai tujuan awal, terutama terkait pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas.
Hal serupa juga terjadi pada bank sampah. Dari 28.170 unit bank sampah, terdapat sekitar 26 persen yang tidak aktif meskipun fasilitas ini sangat penting untuk mendorong pemilahan sampah dari sumbernya.
Diaz menyampaikan bahwa keberadaan bank sampah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis daur ulang. Karena itu, keberlanjutan operasional bank sampah harus mendapat perhatian serius.
Dia juga menekankan bahwa arah kebijakan pengelolaan sampah sebenarnya sudah sangat jelas. Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki Presiden yang memberikan perhatian besar terhadap isu lingkungan.
Dalam pernyataannya, Diaz menjelaskan bahwa Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang RJMN 2012–2025 yang menargetkan pengelolaan sampah mencapai 51,12 persen pada tahun berjalan dan harus mencapai 100 persen dalam lima tahun mendatang.
Menurut dia, target tersebut sangat progresif namun tetap harus dikejar dengan kerja keras seluruh pihak.
Kolaborasi Multipihak Mendukung Fasilitas Pengelolaan Sampah
Penguatan sistem pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Diaz menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam mendukung operasional fasilitas pengelolaan sampah.
Menurutnya, peran swasta, komunitas, dan organisasi lingkungan sangat penting untuk memperkuat ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Salah satu bentuk nyata kolaborasi tersebut terlihat pada pembangunan TPS3R Sinergi Bersih di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Fasilitas ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang didukung oleh PT Nestlé Indonesia, WWF-Indonesia, dan Waste4Change.
Kehadiran fasilitas ini menjadi contoh bahwa sinergi multipihak mampu mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memastikan pengoperasian fasilitas berlangsung konsisten.
Dia menilai bahwa semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di tingkat lokal.
Selain itu, kerja sama lintas sektor juga membantu mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan pengurangan sampah. Pemerintah berharap pola kemitraan seperti ini dapat terus diperluas agar mampu memperkuat sistem persampahan nasional.
Arah Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Nasional
Dengan banyaknya tantangan sekaligus peluang, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
Pemerintah juga berfokus pada optimalisasi fasilitas yang kurang aktif serta mendorong revitalisasi fasilitas yang membutuhkan perbaikan agar dapat kembali berfungsi seperti semula.
Selain itu, peningkatan koordinasi lintas kementerian dan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target nasional.
Pemerintah berharap upaya yang terus dilakukan ini mampu mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.
